Jakarta – Perdebatan tentang dampak game online kembali mencuat setelah insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemerintah kini menyoroti game bergenre tembak-menembak seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), yang dianggap berpotensi menumbuhkan perilaku kekerasan di kalangan remaja.
Langkah ini mencerminkan kekhawatiran yang sama dengan sejumlah negara lain yang sudah lebih dulu memblokir PUBG. Negara-negara seperti Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Yordania, China, dan Pakistan mengambil tindakan tegas karena menilai game tersebut memberi pengaruh sosial yang negatif, terutama pada anak-anak dan pelajar.
Menurut pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto meminta adanya kajian serius terkait dampak permainan digital yang menampilkan unsur kekerasan dan senjata api. Pemerintah berupaya mencari solusi agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif.
“Presiden ingin ada keseimbangan. Kita tidak ingin menghambat kemajuan teknologi dan industri kreatif, tapi juga tidak boleh membiarkan dampak buruknya menyebar tanpa kontrol,” kata Prasetyo dalam keterangan resmi di Jakarta.
PUBG menjadi sorotan utama karena popularitasnya yang luar biasa di kalangan pemain muda. Game ini menampilkan simulasi perang dan strategi bertahan hidup dalam situasi pertempuran. Namun, bagi sebagian pengamat, representasi kekerasan di dunia maya bisa memengaruhi pola pikir anak-anak yang belum matang secara emosional.
Beberapa negara mengambil langkah ekstrem terhadap game ini. Di Afghanistan, lembaga pengawas telekomunikasi ATRA menangguhkan PUBG setelah berdiskusi dengan para ahli pendidikan dan psikolog. Mereka menyimpulkan game tersebut menyebabkan gangguan sosial dan emosional pada generasi muda.
Bangladesh juga melarang PUBG bersama Free Fire pada 2022 setelah Mahkamah Tinggi menyatakan bahwa kedua game itu bersifat destruktif terhadap perilaku anak-anak. Pemerintah Bangladesh menilai waktu bermain yang berlebihan telah menurunkan kualitas akademik dan mengganggu kehidupan sosial pelajar.
India menjadi contoh paling dikenal dalam kasus ini. Pemerintah negara itu memblokir PUBG pada 2020 karena dianggap berpotensi mengancam keamanan nasional. Kebijakan tersebut juga dipicu oleh ketegangan diplomatik antara India dan China, mengingat salah satu pengembang game tersebut berafiliasi dengan perusahaan asal China. Namun, untuk memenuhi minat pasar, PUBG kembali dalam versi baru bernama Battlegrounds Mobile India (BGMI), yang dikembangkan tanpa campur tangan pihak China.
Di Yordania, larangan muncul karena laporan meningkatnya agresivitas dan perundungan di kalangan pemain muda. Otoritas menilai game ini mendorong perilaku tidak sehat, terutama di lingkungan sekolah. Sementara itu, di China, versi global PUBG tidak diizinkan beredar dan digantikan oleh Game for Peace, yang lebih sesuai dengan nilai moral dan regulasi domestik.
Pakistan sempat melakukan pemblokiran sementara terhadap PUBG setelah menerima banyak aduan dari orang tua. Mereka melaporkan anak-anak yang mengalami gangguan tidur dan kecanduan berat akibat bermain terlalu lama. Namun, keputusan itu akhirnya dibatalkan setelah muncul petisi dari komunitas gamer dan pelaku industri yang menilai pelarangan tersebut berlebihan.
Nepal pernah melakukan hal serupa, tetapi Mahkamah Agung kemudian mencabut larangan itu karena dinilai bertentangan dengan kebebasan berekspresi. Kasus ini menjadi contoh bagaimana pemerintah berusaha menyeimbangkan antara regulasi dan hak individu.
Melihat berbagai kebijakan tersebut, Indonesia kini dihadapkan pada tantangan serupa. Pemerintah harus menentukan apakah akan mengikuti jejak negara-negara lain atau mencari pendekatan yang lebih moderat. Banyak pihak mengingatkan agar kebijakan tidak hanya mengandalkan larangan, tetapi juga menekankan literasi digital dan pendampingan keluarga.
Pakar teknologi informasi Dwi Purnama menilai bahwa pelarangan bukan solusi jangka panjang. Menurutnya, anak-anak dapat dengan mudah berpindah ke platform lain jika satu game dibatasi. “Yang penting adalah pendidikan digital. Anak-anak perlu tahu batasan antara dunia maya dan dunia nyata, serta dampak dari perilaku agresif di dalam game,” ujarnya.
Para psikolog juga menyebut faktor lain yang memengaruhi kecanduan game, seperti tekanan sosial, kurangnya aktivitas luar ruangan, dan pencarian pengakuan di dunia maya. Mereka mengingatkan bahwa tidak semua pemain terpengaruh negatif, namun kontrol waktu bermain dan komunikasi keluarga menjadi kunci utama.
Sementara itu, komunitas gamer Indonesia menilai pelarangan akan merugikan industri e-sport nasional. PUBG telah menjadi salah satu cabang kompetisi terbesar dan menyumbang ekonomi kreatif yang signifikan. Banyak pemain profesional yang menggantungkan penghasilan dari turnamen resmi dan sponsor game ini.
Seorang pemain profesional bernama Rizky mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya mengedukasi, bukan melarang. “Kalau dilarang, yang rugi bukan hanya pemain, tapi juga pelatih, penyelenggara turnamen, dan konten kreator yang bekerja di bidang ini,” ujarnya.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah perlu mengambil langkah hati-hati. Pembatasan mungkin diperlukan untuk melindungi generasi muda, tetapi di sisi lain, industri digital dan e-sport sedang menjadi bagian dari ekonomi kreatif nasional yang tumbuh pesat.
Keputusan akhir mengenai regulasi game online di Indonesia belum diumumkan. Namun, pembahasan mengenai pengaruh game seperti PUBG terhadap perilaku remaja tampaknya akan menjadi isu publik yang hangat dalam waktu dekat. Pemerintah disebut akan melibatkan pakar pendidikan, psikolog, dan komunitas game dalam proses perumusan kebijakan agar hasilnya tidak hanya membatasi, tetapi juga mendidik.
