Pemerintah Taiwan menetapkan CEO OnePlus, Pete Lau, sebagai buronan setelah kejaksaan setempat menerbitkan surat perintah penangkapan. Penetapan ini terkait dugaan perekrutan tenaga kerja asal Taiwan secara ilegal, sebuah isu yang kini menjadi perhatian luas karena menyangkut sektor teknologi strategis dan ketegasan penegakan hukum lintas selat.
Otoritas Taiwan menilai Pete Lau terlibat dalam perekrutan lebih dari 70 teknisi lokal tanpa izin resmi pemerintah. Perekrutan tersebut diduga melanggar Undang-Undang Cross-Strait Act, regulasi yang mengatur hubungan ekonomi dan ketenagakerjaan antara Taiwan dan China Daratan. Aturan ini mengharuskan perusahaan asal China memperoleh persetujuan terlebih dahulu sebelum mempekerjakan warga Taiwan.
Pemerintah Taiwan menegaskan bahwa ketentuan ini dibuat untuk melindungi keamanan nasional. Industri teknologi, khususnya pengembangan perangkat pintar, komunikasi, dan semikonduktor, dipandang sebagai sektor bernilai strategis. Taiwan dikenal sebagai salah satu pusat teknologi dunia dengan tenaga kerja berpengalaman dan keahlian teknis tinggi yang berperan penting dalam rantai pasok global.
Dalam perkara ini, jaksa juga mendakwa dua warga negara Taiwan berinisial Lin dan Cheng. Keduanya diduga membantu proses perekrutan ilegal dengan peran yang berbeda. Otoritas menyoroti keterlibatan mereka dalam pendirian perusahaan, pengelolaan administrasi, serta perubahan identitas badan usaha yang diduga digunakan untuk mendukung kegiatan perekrutan teknisi.
Hasil penyelidikan mengungkap bahwa sebuah perusahaan didirikan di luar Taiwan pada 2014 dengan nama yang berkaitan dengan OnePlus. Setahun kemudian, perusahaan tersebut mengganti nama. Otoritas menilai pergantian identitas ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari strategi untuk menyamarkan hubungan langsung dengan perusahaan induk dan menghindari pengawasan regulator Taiwan.
Selain struktur perusahaan, aliran dana menjadi fokus penting penyidikan. Dalam rentang waktu beberapa tahun, tercatat adanya penyaluran dana dalam jumlah besar ke Taiwan melalui perusahaan perantara. Dana tersebut dilaporkan sebagai pendapatan dari kegiatan penelitian dan pengembangan, serta hasil pengelolaan aset riset.
Namun, penelusuran aparat penegak hukum menunjukkan bahwa dana tersebut digunakan untuk membayar gaji teknisi lokal, membiayai proses perekrutan, serta membeli peralatan operasional. Otoritas menilai penggunaan dana ini tidak sejalan dengan laporan resmi yang disampaikan, sehingga memperkuat dugaan adanya praktik perekrutan ilegal yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.
Dalam pemeriksaan, Cheng menyatakan dirinya hanya berperan sebagai perwakilan hukum yang menangani urusan administrasi dan perencanaan pajak. Ia mengaku tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional dan tidak menerima gaji. Cheng juga menyebut bahwa aktivitas perusahaan di Taiwan terbatas pada kegiatan penelitian dan pengembangan produk ponsel.
Sementara itu, Lin yang disebut menjabat sebagai direktur penelitian dan pengembangan mengakui bertanggung jawab atas proses seleksi teknisi dan kepemimpinan tim. Ia menyatakan bahwa unit di Taiwan tidak memiliki klien mandiri dan seluruh keputusan strategis ditentukan oleh manajemen pusat. Keterangan ini menjadi bagian penting dalam penyidikan karena menunjukkan adanya kendali langsung dari tingkat eksekutif perusahaan.
Hingga kini, pihak OnePlus belum memberikan pernyataan resmi terkait status hukum CEO mereka maupun tuduhan yang diajukan oleh pemerintah Taiwan. Tidak adanya tanggapan terbuka membuat kasus ini terus menjadi sorotan publik dan industri teknologi. Banyak pihak menilai klarifikasi perusahaan akan memengaruhi kepercayaan konsumen dan mitra bisnis.
Kasus ini mencerminkan kebijakan Taiwan yang semakin ketat terhadap perusahaan asing, khususnya dari China, dalam merekrut tenaga kerja lokal. Pemerintah menilai praktik perekrutan tanpa izin berisiko menyebabkan kebocoran keahlian strategis dan melemahkan daya saing industri nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Taiwan meningkatkan pengawasan melalui penyelidikan administratif, pemeriksaan keuangan, hingga penindakan hukum.
Penetapan Pete Lau sebagai buronan menunjukkan sikap tegas Taiwan dalam menegakkan Undang-Undang Cross-Strait Act. Pemerintah menegaskan tidak ada pengecualian dalam penegakan hukum, termasuk bagi tokoh penting di industri teknologi global. Perkembangan selanjutnya dari kasus ini masih menunggu proses hukum lanjutan serta respons resmi dari OnePlus.
Publik dan pelaku industri kini mencermati dampak kasus ini terhadap reputasi OnePlus serta dinamika industri teknologi di kawasan Asia Timur. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa ekspansi bisnis lintas negara di sektor teknologi menuntut kepatuhan penuh terhadap hukum dan regulasi setempat agar risiko hukum dan reputasi dapat dihindari.
