Pemerintah Batasi Chatbot AI di Sekolah, Siswa Diminta Tetap Mengandalkan Proses Belajar

Pemerintah Indonesia mulai memperketat aturan terkait penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam dunia pendidikan. Kebijakan ini terutama menyasar penggunaan chatbot AI instan oleh siswa pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyampaikan bahwa siswa SD hingga SMA tidak diperbolehkan menggunakan chatbot AI instan untuk menjawab pertanyaan atau membantu mengerjakan tugas sekolah.

Beberapa layanan yang termasuk dalam kategori tersebut antara lain ChatGPT, Gemini, Claude, serta Meta AI.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai pedoman pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Menurut Pratikno, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk melarang teknologi masuk ke dunia pendidikan. Pemerintah menilai teknologi tetap memiliki peran penting, tetapi penggunaannya perlu diatur agar tidak mengurangi kualitas proses belajar siswa.

“Pendidikan dasar dan menengah tidak diperbolehkan memanfaatkan AI instan seperti tanya ke ChatGPT dan seterusnya,” ujar Pratikno.

SKB Tujuh Menteri Atur Pemanfaatan Teknologi

Pembatasan penggunaan chatbot AI tersebut akan menjadi bagian dari Surat Keputusan Bersama tujuh kementerian yang mengatur pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan.

Dokumen ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti.

Selain itu, kebijakan tersebut juga melibatkan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji.

Pemerintah menyebut aturan ini disusun untuk menyeimbangkan pemanfaatan teknologi digital dengan perlindungan terhadap perkembangan anak.

Pratikno menjelaskan bahwa AI tetap dapat digunakan jika dirancang khusus untuk mendukung kegiatan pembelajaran, misalnya dalam bentuk simulasi robotik atau aplikasi edukasi yang membantu siswa memahami konsep tertentu.

Kekhawatiran Ketergantungan pada Teknologi

Pembatasan penggunaan chatbot AI didasarkan pada kekhawatiran bahwa teknologi instan dapat membuat siswa terlalu bergantung pada jawaban otomatis.

Pratikno menyebut fenomena brain rot sebagai salah satu risiko yang ingin dihindari. Istilah tersebut menggambarkan kondisi ketika seseorang terlalu sering menerima jawaban instan tanpa proses berpikir yang mendalam.

Selain itu, ia juga menyinggung konsep cognitive debt, yaitu kondisi ketika kemampuan berpikir kritis menurun karena terlalu sering mengandalkan teknologi untuk memecahkan masalah.

Menurut pemerintah, jika siswa terbiasa menggunakan AI untuk menjawab soal atau menyelesaikan tugas, maka proses belajar yang seharusnya melatih kemampuan analisis dan pemahaman dapat menjadi berkurang.

Paparan Layar pada Remaja Meningkat

Selain isu penggunaan AI, pemerintah juga menyoroti meningkatnya paparan teknologi digital pada anak dan remaja.

Pratikno menyebut rata rata screen time remaja di Indonesia telah mencapai lebih dari 7,5 jam per hari. Durasi tersebut dinilai cukup tinggi dan berpotensi memengaruhi kesehatan mental jika tidak diimbangi dengan aktivitas lain.

Dalam hal ini, pemerintah mendorong peningkatan green time atau waktu aktivitas anak di luar layar.

Green time merujuk pada kegiatan yang tidak melibatkan perangkat digital, seperti bermain di luar rumah, olahraga, atau aktivitas sosial secara langsung.

Media Sosial Anak Juga Akan Dibatasi

Selain pembatasan penggunaan AI, pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan terkait penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur.

Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah akan menonaktifkan akun pengguna yang berusia di bawah 16 tahun secara bertahap mulai 28 Maret 2026.

Pada tahap awal, kebijakan ini akan menyasar sejumlah platform digital besar seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, serta Roblox.

Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, kebijakan ini bertujuan melindungi anak dari berbagai ancaman di ruang digital seperti konten berbahaya, perundungan siber, hingga kecanduan media sosial.

Tanggapan: AI Perlu Dipahami, Bukan Hanya Dibatasi

Perkembangan AI membawa perubahan besar dalam cara manusia mengakses informasi. Dalam hitungan detik, teknologi ini dapat memberikan jawaban yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih lama untuk dicari.

Namun dalam dunia pendidikan, proses belajar tidak hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga memahami cara berpikir untuk mencapainya.

AI pada dasarnya merupakan alat bantu yang dapat mempercepat akses informasi. Teknologi ini dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks dan memperluas sumber belajar.

Risiko muncul ketika AI digunakan sebagai pengganti proses berpikir.

Jika siswa hanya mengandalkan AI untuk memperoleh jawaban, kemampuan analisis dapat menurun. Sebaliknya, jika AI digunakan untuk mendukung pemahaman, teknologi tersebut dapat menjadi alat yang memperkuat proses pendidikan.

Karena itu, tantangan utama pendidikan di era AI bukan hanya membatasi teknologi, tetapi juga mengajarkan bagaimana teknologi dapat digunakan secara bijak tanpa menghilangkan peran manusia dalam berpikir dan belajar.